Potensi penyebab mobil listrik bisa mati saat lintasi rel KA

Yadi Melawi    5/01/2026    Comment   

Potensi penyebab mobil listrik bisa mati saat lintasi rel KA

Jakarta - Mobil listrik (electric vehicle/EV) yang mati mendadak saat melintasi rel kereta api bukan tanpa sebab, pakar otomotif Institut Teknologi Bandung, Agus Purwadi, mengungkapkan bahwa gangguan pada sistem kelistrikan dan proteksi menjadi faktor utama yang membedakan EV dari mobil konvensional berbahan bakar minyak (ICE).

“Berbeda dengan mobil ICE yang mati karena masalah pasokan bahan bakar atau pengapian, EV biasanya mati karena kegagalan pada sistem manajemen energi atau sirkit proteksi,” kata Agus saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Agus mengungkap salah satu penyebab paling umum adalah kegagalan baterai 12 volt (auxiliary battery) atau disebut aki pada mobil ICE.

Meski EV memiliki baterai utama bertegangan tinggi, komponen penting seperti sistem pintar komputer, sensor, dan kelistrikan dasar bergantung pada baterai kecil tersebut.

“Ini adalah penyebab paling umum. Meskipun memiliki baterai traksi bertegangan tinggi (HV), sistem komputer, lampu, dan sensor EV dijalankan oleh baterai 12V biasa. Jika baterai 12V drop atau mati, main relay tidak bisa menutup, sehingga daya dari baterai besar tidak bisa mengalir ke motor penggerak. Mobil akan mati total meskipun persentase baterai utama masih 80 persen,” ujar Agus.

Main relay atau relay utama adalah komponen saklar listrik yang menghubungkan atau memutus aliran listrik dari baterai utama (tegangan tinggi) ke sistem kendaraan.

Selain itu, sistem manajemen baterai (Battery Management System/BMS) juga berperan penting. Jika terjadi panas berlebih pada inverter atau baterai, lanjut Agus, sistem akan secara otomatis memutus aliran daya untuk mencegah kerusakan.

“Jika inverter atau baterai mengalami overheating akibat kegagalan pompa pendingin atau cuaca ekstrem, sistem BMS akan memutus aliran daya secara mendadak untuk mencegah kebakaran atau kerusakan permanen,” katanya.

Faktor lain yang tak kalah krusial adalah sistem pengaman tegangan tinggi. Agus menjelaskan bahwa EV dilengkapi mekanisme High Voltage Interlock Loop (HVIL) yang akan langsung mematikan sistem jika terdeteksi gangguan.

“Jika sensor mendeteksi adanya kebocoran arus ke sasis atau adanya soket kabel tegangan tinggi yang longgar akibat guncangan di rel kereta yang tidak rata, sistem akan langsung melakukan emergency shut-off dalam hitungan milidetik,” imbuhnya.

Meski jarang, gangguan elektromagnetik di area rel juga berpotensi memengaruhi sistem kendaraan.

Medan elektromagnetik kuat dapat mengganggu komunikasi data internal kendaraan dan memicu sistem proteksi untuk mematikan operasi.

“Meskipun jarang dan teknologinya sudah semakin terproteksi, area perlintasan kereta api memiliki medan elektromagnetik yang kuat dari kabel transmisi atas pada KRL dan rel jalur balik. Pada unit dengan proteksi shielding yang kurang sempurna, EMI ekstrem berpotensi mengganggu komunikasi data pada Controller Area Network kendaraan, yang menyebabkan komputer salah membaca data dan mematikan sistem sebagai bentuk proteksi,” jelas Agus.

Meski tetap ada, Agus mengungkap gangguan elektromagnetik ini cukup kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Hal senada diungkapkan pakar otomotif lain yang juga dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu. Menurutnya, mobil listrik memiliki ketahanan tinggi terhadap gangguan elektromagnetik, sehingga kecil kemungkinan mobil listrik mati mendadak ketika melintasi jalur kereta api.

“Secara teknis, EV memiliki potensi yang sangat rendah untuk mati mesin secara mendadak saat melintasi rel kereta api karena medan elektromagnetik,” ujarnya ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan, mobil listrik modern telah dirancang dengan pelindung interferensi elektromagnetik dan wajib lolos serangkaian uji kompatibilitas sebelum dipasarkan.

Pewarta : Pamela Sakina/ANTARA

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Potensi penyebab mobil listrik bisa mati saat lintasi rel KA, Link: https://www.borneotribun.com/2026/05/potensi-penyebab-mobil-listrik-bisa.html

Jejak Lima Perempuan Pelopor Perubahan di Kalimantan Timur yang Jarang Disorot

Yadi Melawi    4/27/2026    Comment   

Jejak Lima Perempuan Pelopor Perubahan di Kalimantan Timur yang Jarang Disorot

Jejak lima perempuan pelopor Kalimantan Timur yang berperan dalam pendidikan, politik, dan pertahanan kembali diungkap dalam kajian sejarah lokal. (Foto edit AI)

SAMARINDA - Perjalanan sejarah Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh tokoh laki-laki, tetapi juga oleh deretan perempuan yang berani melangkah melampaui batas zamannya. 

Sejarawan publik Kalimantan Timur, Muhammad Sarip, mengungkap rekam jejak lima tokoh perempuan yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam membangun fondasi pendidikan, pemerintahan, hingga pertahanan di wilayah tersebut.

Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa kiprah perempuan di Kalimantan Timur telah berlangsung sejak masa kolonial hingga periode awal kemerdekaan Indonesia. Peran mereka tidak hanya simbolik, melainkan langsung berdampak pada perubahan sosial dan kesadaran berbangsa.

Pendidikan Perempuan Dimulai dari Meisje School Tahun 1928

Jejak lima perempuan pelopor Kalimantan Timur yang berperan dalam pendidikan, politik, dan pertahanan kembali diungkap dalam kajian sejarah lokal. (Foto edit AI)

Nama Aminah Syukur menjadi salah satu pionir pendidikan perempuan di Kalimantan Timur. Bersama pasangan hidupnya, Aminah Syukur mendirikan Meisje School pada tahun 1928.

Sekolah tersebut menjadi ruang penting bagi perempuan pribumi untuk memperoleh pendidikan formal di tengah keterbatasan akses pendidikan pada masa kolonial. 

Kehadiran lembaga pendidikan ini turut membuka peluang bagi perempuan untuk keluar dari ketertinggalan pendidikan.

Langkah Aminah Syukur dinilai sebagai tonggak awal lahirnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan kunci peningkatan kualitas hidup perempuan.

Salbiah Kobarkan Nasionalisme Pemuda Kalimantan Tahun 1948

Pada masa pergerakan kemerdekaan, Salbiah tampil sebagai figur perempuan yang berperan dalam organisasi kepemudaan. Salbiah tercatat sebagai pengurus Rukun Pemuda Indonesia.

Pada tahun 1948, Salbiah ikut mengobarkan semangat nasionalisme dalam Kongres Gabungan Pemuda Indonesia Seluruh Kalimantan yang berlangsung di Barabai. 

Keterlibatan Salbiah mencerminkan peran perempuan dalam mendorong semangat persatuan dan perjuangan bangsa.

Momentum tersebut menjadi bukti bahwa perempuan juga berada di garis depan dalam memperkuat kesadaran nasional di Kalimantan.

Djumantan Hasyim Catat Sejarah sebagai Legislator Perempuan Pertama

Memasuki dekade 1950-an, Djumantan Hasyim mencatatkan sejarah sebagai legislator perempuan pertama di DPRD Kalimantan Timur.

Selain menjadi pelopor keterlibatan perempuan di dunia politik, Djumantan Hasyim dikenal memiliki kepemimpinan yang tegas. 

Dalam situasi konflik akibat dualisme kepemimpinan daerah, Djumantan Hasyim mengambil peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik secara efektif.

Kiprah tersebut memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah.

Dorinawati Samalo Hibahkan Rumah untuk Cikal Bakal Universitas

Kontribusi besar juga datang dari Nyonya Lo Beng Long, yang dikenal dengan nama Dorinawati Samalo. 

Pada tahun 1962, Dorinawati Samalo secara sukarela menghibahkan kediaman pribadi.

Bangunan tersebut kemudian menjadi lokasi awal berdirinya Universitas Mulawarman, yang kini menjadi salah satu perguruan tinggi utama di Kalimantan Timur.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pendidikan tinggi juga datang dari masyarakat sipil, termasuk perempuan dari latar belakang etnis Tionghoa.

Fatimah Moeis Perkuat Pertahanan dalam Masa Dwikora

Jejak lima perempuan pelopor Kalimantan Timur yang berperan dalam pendidikan, politik, dan pertahanan kembali diungkap dalam kajian sejarah lokal. (Foto edit AI)

Tokoh kelima, Fatimah Moeis, dikenal sebagai organisator yang dipercaya memimpin Korps Sukarelawati Kalimantan Timur pada tahun 1963.

Sebelum memegang jabatan tersebut, Fatimah Moeis mengikuti pelatihan militer sebagai persiapan menghadapi ancaman konfrontasi Dwikora. 

Peran Fatimah Moeis menegaskan bahwa perempuan turut ambil bagian dalam sektor pertahanan negara.

Keterlibatan tersebut memperluas pemahaman bahwa kontribusi perempuan tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan juga strategis dalam menjaga kedaulatan.

Kisah Lima Tokoh Perempuan Diabadikan dalam Buku Sejarah

Rekam jejak lima perempuan tersebut terdokumentasi dalam buku karya Muhammad Sarip bersama Alisya Anastasya berjudul Perempuan di Kalimantan Timur: Sejarah yang Terlupakan, Mitos Kartini, dan Realitas Gender.

Buku tersebut menjadi referensi penting untuk memahami sejarah lokal dari perspektif perempuan, sekaligus memperkaya literatur sejarah di Kalimantan Timur.

Dokumentasi ini diharapkan mampu mengangkat kembali peran perempuan yang selama ini kurang mendapat sorotan dalam narasi sejarah arus utama.

FAQ

Siapa saja lima tokoh perempuan berpengaruh di Kalimantan Timur?
Lima tokoh tersebut adalah Aminah Syukur, Salbiah, Djumantan Hasyim, Dorinawati Samalo, dan Fatimah Moeis.

Apa kontribusi Aminah Syukur dalam sejarah Kalimantan Timur?
Aminah Syukur mendirikan Meisje School pada tahun 1928 sebagai sekolah khusus bagi perempuan pribumi.

Apa peran Salbiah dalam perjuangan nasional?
Salbiah berperan dalam organisasi kepemudaan dan ikut menyuarakan nasionalisme dalam Kongres Pemuda Kalimantan tahun 1948.

Mengapa Dorinawati Samalo dianggap berjasa bagi pendidikan tinggi?
Dorinawati Samalo menghibahkan rumah pribadi yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Mulawarman.

Apa peran Fatimah Moeis dalam bidang pertahanan?
Fatimah Moeis memimpin Korps Sukarelawati Kalimantan Timur pada masa konfrontasi Dwikora tahun 1963.

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Jejak Lima Perempuan Pelopor Perubahan di Kalimantan Timur yang Jarang Disorot, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/jejak-lima-perempuan-pelopor-perubahan.html

RI-Prancis perkuat diplomasi budaya melalui pertemuan menteri

Yadi Melawi    4/24/2026    Comment   

RI-Prancis perkuat diplomasi budaya melalui pertemuan menteri

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan strategis di bidang kebudayaan melalui pertemuan bilateral antara Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pégard di Paris, Kamis (23/4).

Sebagaimana dilansir dari siaran resmi Kementerian Kebudayaan, pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari Deklarasi Bersama Strategi Kebudayaan atau Borobudur Declaration yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai kerangka kerja sama kedua negara.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan kerja sama kebudayaan Indonesia dan Prancis terus berkembang, terutama pada sektor warisan budaya, museum, industri budaya, dan transformasi digital.

Kedua negara juga menyaksikan penandatanganan dua perjanjian kerja sama, yaitu antara École du Louvre dan Indonesia Heritage Agency (IHA), serta antara Centre des Monuments Nationaux (CMN) dan InJourney.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan konkret dan berkelanjutan.

Ia menegaskan Indonesia mendorong kolaborasi yang menghasilkan program nyata dan berdampak langsung bagi ekosistem budaya kedua negara.

"Kerja sama Indonesia-Prancis di bidang kebudayaan harus berkembang secara konkret, resiprokal, dan berdampak jangka panjang," kata Fadli.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kawasan Borobudur dan Prambanan, penguatan Museum Academy, serta penyelenggaraan pameran Indonesia di Guimet Museum.

Selain itu, kedua negara mendorong riset bersama dengan École française d’Extrême-Orient (EFEO) serta pelindungan warisan budaya yang terdampak perubahan iklim melalui kerangka ALIPH.

Pada sektor industri budaya, kolaborasi diperluas ke bidang film, musik, seni rupa, dan sastra.

Di bidang perfilman, kerja sama meliputi keberlanjutan Indonesia-France Film Lab, kolaborasi dengan La Fémis dan CNC, serta partisipasi dalam forum internasional seperti Cannes Film Festival, Critics’ Week, dan Annecy International Animation Film Festival.

Sementara di bidang sastra, kerja sama mencakup program Choix Goncourt Indonésie, Read Indonesia, serta kolaborasi dengan The Centre national du livre melalui program residensi dan festival sastra.

Kedua negara juga menyoroti pentingnya transformasi digital kebudayaan, termasuk pengelolaan data budaya, digitalisasi aset, dan pengembangan co-creation berbasis warisan budaya digital.

Pewarta : Farika Nur Khotimah/ANTARA

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul RI-Prancis perkuat diplomasi budaya melalui pertemuan menteri, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/ri-prancis-perkuat-diplomasi-budaya.html

Pakar nilai Wikimedia perlu daftar PSE demi jamin kepastian hukum

Yadi Melawi    4/21/2026    Comment   

Pakar nilai Wikimedia perlu daftar PSE demi jamin kepastian hukum

Jakarta - Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai penting bagi Wikimedia Foundation untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar memiliki kepastian hukum dalam beroperasi di Indonesia.

Menurutnya, keberadaan aturan PSE memberikan landasan hukum yang jelas bagi platform digital, termasuk dalam hal perlindungan data pengguna dan mekanisme penanganan masalah.

“PSE secara hukum harus terdaftar secara resmi dan ini secara tidak langsung juga menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Ada perwakilan yang bisa dihubungi jika ada masalah, dan follow up yang perlu dilakukan dengan PSE yang bersangkutan,” kata Alfons kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengultimatum Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebagai PSE lingkup privat di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemenkomdigi memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja sejak 15 April 2026 bagi Wikimedia untuk segera mendaftar PSE.

Apabila tenggat waktu tidak terpenuhi, maka akses ke semua platform milik Wikimedia, termasuk ekosistem ensiklopedia online Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons akan diblokir.

Maka dari itu, Alfons mendorong Wikimedia Foundation untuk mematuhi aturan PSE demi memberikan kejelasan hukum serta menjamin keamanan data bagi pengguna di Indonesia.

Terkait risiko yang muncul apabila Wikimedia tidak terdaftar, Alfons mengatakan nantinya pemerintah akan kesulitan berkomunikasi dengan pihak platform ketika terjadi persoalan, baik terkait konten maupun aspek lainnya.

“Kalau ada masalah dengan konten PSE tersebut, pemerintah jadi tidak bisa mendapatkan pihak yang bisa diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah di PSE tersebut,” jelasnya.

Dalam hal ini, regulasi PSE bisa mendorong platform global untuk lebih bertanggung jawab terhadap konten, perlindungan data, serta penegakan hukum di Indonesia.

“Jika PSE terdaftar, artinya mereka patuh dengan aturan hukum yang berlaku di setiap negara. Kalau mereka tidak mendaftarkan diri artinya mereka tidak patuh hukum. Hal ini akan berdampak positif bagi ketaatan terhadap peraturan dan perlindungan terhadap masyarakat dari konten yang tidak benar atau berbahaya,” tutur Alfons.

Lebih lanjut, Alfons mengapresiasi sikap tegas pemerintah dalam memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation. Sebab, menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

“Kalau melihat perjalanannya, pemerintah sudah sangat sabar dan memberikan waktu yang panjang dan mau berkomunikasi dan memberikan kesempatan kepada PSE. Kalau masih membandel, memang harus ditindak sesuai ketentuan. Kalau tidak nanti hal ini akan menjadi preseden buruk dan diikuti oleh PSE lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” kata Alex di Jakarta Pusat, Rabu lalu (15/4).

Jika dalam tujuh hari kerja Wikimedia tidak juga mendaftar PSE sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka Kemenkomdigi akan memblokir layanan Wikimedia.

Langkah ultimatum diberikan setelah pemerintah sebelumnya memberikan perpanjangan waktu atas permintaan Wikimedia sejak 2025. Pemberitahuan awal telah disampaikan sejak 14 November 2025 agar Wikimedia segera mendaftarkan diri sebagai PSE lingkup privat.

Sebagai bentuk penegakan aturan, pemerintah kembali memberikan perpanjangan waktu terakhir selama tujuh hari.

Ketentuan pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi seluruh platform digital, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia guna memastikan legalitas, perlindungan data pengguna, serta tata kelola ruang digital.

Pendaftaran PSE menjadi syarat multak bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik (media sosial, e-commerce, fintech, search engine) yang beroperasi di Indonesia.

Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 disebutkan bahwa PSE yang tidak mendaftar dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan akses atau pemblokiran layanan.

Pendaftaran PSE sendiri tidak dipungut biaya dan berlaku setara bagi seluruh platform, baik yang bersifat komersial maupun nirlaba.

Oleh : Bayu Saputra/ANTARA

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul Pakar nilai Wikimedia perlu daftar PSE demi jamin kepastian hukum, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/pakar-nilai-wikimedia-perlu-daftar-pse.html

KNKT ungkap dua faktor maraknya kecelakaan dari kendaraan niaga

Yadi Melawi    4/18/2026    Comment   

KNKT ungkap dua faktor maraknya kecelakaan dari kendaraan niaga

Jakarta - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan yang melibatkan kendaraan niaga di Indonesia masih banyak terjadi karena faktor manusia dan juga lalainya perawatan yang dilakukan untuk kendaraan operasional yang mereka gunakan.

Hal ini perlu adanya ketegasan yang jelas dari pihak perusahaan dan juga produsen kendaraan-kendaraan niaga di Indonesia untuk memberikan edukasi terkait pentingnya perawatan kendaraan secara berkala.

“Berdasarkan hasil investigasi KNKT, human factor masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Selain itu, kondisi kendaraan dan sistem operasional juga berpengaruh,” kata Senior Investigator Ahmad Wildan melalui keterangan resminya, di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Training Division Head HMSI, Pieter Andre menjelaskan bahwa pengemudi memiliki tanggung jawab yang cukup besar, sehingga pihaknya memberikan kegiatan edukasi terkait keselamatan berkendara bagi driver kendaraan niaga.

“Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, kesadaran keselamatan, serta efisiensi berkendara. Selain itu, manajemen perawatan kendaraan yang baik memastikan kendaraan selalu laik jalan dan fitur keselamatan bekerja optimal,” ucap Pieter Andre.

Keterlibatan dan juga kolaborasi antara pihak seperti ATPM, regulator dan operator, menjadi kunci sukses agar terjadinya penurunan angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan niaga di Indonesia.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Organisasi PO Primajasa, Bayu Permana juga menjelaskan bahwa perekrutan pengemudi tidak bisa dipilih secara sembarang. Perlu adanya seleksi yang ketat untuk mengurangi kejadian yang serupa di kemudian hari.

“Kami juga meningkatkan standar perawatan sesuai standar ATPM, mulai dari prosedur bengkel, fasilitas, hingga peningkatan kompetensi mekanik dan penyediaan inspector kendaraan,” kata dia.

Pewarta : Chairul Rohman/ANTARA

Berita ini telah ditayangkan di BorneoTribun dengan Judul KNKT ungkap dua faktor maraknya kecelakaan dari kendaraan niaga, Link: https://www.borneotribun.com/2026/04/knkt-ungkap-dua-faktor-maraknya.html